Kemenangan Kembali Partai Demokrat Diyakini Semakin Kuatkan Simpati Publik

  • Whatsapp

KABAR SUMENEP | Kembali ditolaknya gugatan dari pihak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat versi Deli Serdang, menurut Plt Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Sumenep Akhmad Suhaimi, justru semakin menyolidkan kadernya di daerah.

Menurutnya, juga menguatkan kader di akar rumput untuk tetap berada dalam barisan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Suhaimi juga menyebut, KLB yang dimotori oleh kelompok Moeldoko CS hanya anasir jahat yang terus berupaya merongrong kepemimpinan AHY sebagai ketum Partai Demokrat yang sah. Mereka dinilai destruktif untuk merusak stabilitas kepemimpinan partai yang sah.

Namun situasi itu diklaim sudah terkendali dan elektabilitas serta simpati publik terus membaik dan naik.

“Kader di bawah akan semakin solid dan kami di grass root akan taat pada perintah ketum dan konstitusi partai. Demokrat akan semakin meraih simpati publik sebagai partai yang terus mengawal aspirasi rakyat,” kata Suhaimi, Senin (17/5/2021).

Diketahui, dalam amar putusan nomor 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan mantan Ketua DPC Halmahera Utara (Halut), Yulius Dagilaha.

Yulius menggugat DPP Partai Demokrat terkait pemberhentiannya sebagai ketua DPC Partai Demokrat untuk Kabupaten Halut, Maluku Utara.

Dalam putusan tersebut mengabulkan eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut dan menyatakan PN Jakpus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kemudian, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Sedangkan menurut tim advokasi hukum Partai Demokrat, Muhajir yang disampaikan melalui Suhaimi, sampai saat ini Partai Demokrat pimpinan AHY hanya mengajukan satu gugatan yang masih berjalan di PN Jakpus. Partai Demokrat menggugat 12 mantan kadernya terkait perbuatan melawan hukum.

12 nama mantan kader Partai Demokrat itu antara lain, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, M. Rahmad, Tri Julianto, Ahmad Yahya, Sofwatillah, Yus Sudarso, Boyke Novrizon, Supandi R. Sugondo dan Aswin Ali Nasution.

“Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus kami tempuh untuk mencegah post truth politic, yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang sebagai upaya untuk menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran. Jika kita cermati, hal ini sedang marak terjadi di negara kita” urai dia. (ara/waw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *