Sekolah di Sumenep Disarankan Tidak Bersandar Bantuan Pemerintah Belaka

  • Whatsapp

KABAR SUMENEP | Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sumenep Syamsul Arifin mengatakan, kemajuan sekolah akan sulit sulit dicapai jika hanya mengandalkan bantuan belaka.

Idealnya, jelas Syamsul, sekolah maju harus didukung oleh ketersediaan materi atau keuangan yang cukup. Salah satunya dengan memaksimalkan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Sebab, imbuhnya, di daerah lain, sekolah dengan SPP lebih tinggi, juga menjamin mutu lulusannya, bahkan ada sekolah swasta yang lebih berkualitas dibanding negeri.

“Kalau di Sumenep masih belum ada swasta mengalahkan negeri, sebab jika mahal sedikit atau SPP-nya besar, dikritik sana-sini, padahal untuk jalur tidak mampu ada jalannya masing-masing,” kata Syamsul, Kamis (20/5/2021).

Terlebih, tidak adanya larangan mematok SPP. Apalagi, urai Syamsul, belum jelasnya wacana Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang akan menyubsidi SPP melalui program pendidikan gratis dan berkualitas (TisTas).

Dirinya masih berpedoman pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sikdiknas) bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite.

Dalam pasal 10 dalam ayat ABCD Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, komite sekolah boleh meminta partisipasi orang tua siswa dalam rangka untuk kemajuan sekolah melalui SPP dalam menunjang pembangunan sekolah.

Saat ini, besaran SPP bervariasi, tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Tetapi pada umumnya, untuk SMA senilai Rp70 ribu dan untuk SMK nonteknik Rp110 ribu, sedangkan SMK teknik Rp135 ribu per bulan.

“Jika ingin maju ya harus bermodal, jangan melulu bersandar dan berharap pada bantuan saja. Jika hanya demikian sampai kapan pun tidak bakal maju. Terbuk IPM Sumenep masih terpuruk kan” tuturnya.

Berdsasarkan data Cabdindik Jatim Wilayah Sumenep, terdapat 165 SMA/SMK di Sumenep. Rata-rata, 30 sampai 40 persen dihuni siswa tidak mampu secara ekonomi. Para siswa tidak mampu tersebut, dibantu biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) atau bantuan SPP dari Pemprov Jatim.

“Sudah ada program bagi siswa yang kurang mampu, tidak ada diskriminasi,” pungkas Syamsul. (ara/waw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *