Kampung KB Tak Sebanding Jumlah Desa

  • Whatsapp

KABAR SUMENEP | Keberadaan kampung Keluarga Berencana (KB) di Sumenep dinilai belum maksimal. Bahkan jumlahnya dianggap tidak sebanding, hal itu terbukti dari 330 desa hanya 76 desa yang tercatat sebagai kampung KB. Sementara dalam skala nasional sebanyak 14.536 kampung KB.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sumenep, Kadarisman menyampaikan, sampai saat ini program tersebut hanya fasilitas dari pusat saja. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak bisa menambah jumlah yang minim tersebut.

Bacaan Lainnya

Dikatakannya, pembentukan kampung KB hanya direkomendasikan terakhir pada tahun 2018, setelah itu sudah tidak ada lagi sampai saat ini.

“Tidak ada penambahan itu, yang dibentuk dari pusat itu sekitar 76 kampung KB, kabupaten tidak bisa berwenang, sejak 3 tahun terakhir” katanya, Kamis, (27/5/2021).

Dia menambahkan kabupaten berjuluk Kota Keris bisa membentuk apabila ada otoritas dari pemangku kebijakan, apalagi secara nasional kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan, seperti Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya.

Penggarapan program pembangunan lintas sektor di kampung KB, diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan fasilitasi dari aparatur desa, penyuluh KB, tim penggerak PKK, institusi masyarakat pedesaan (IMP), tokoh masyarakat, kader, serta lintas sektor terkait.

“Kalau efektivitasnya kami memang membuat sosialisasi dan dan advokasi baik di luar maupun dalam kampung KB sendiri, tapi untuk penambahannya tidak bisa, jadi cuma segitu saja,” imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Siti Hosna menyampaikan, jumlah kampung KB yang terbentuk tidak sebanding dengan jumlah desa di Sumenep, jika hanya 76 desa tentu perlu adanya evaluasi. Jika kampung KB dinilai relevan tentu dinas terkait bisa berinovasi tanpa harus memasrahkan kepada pusat.

“Pendampingan, mulai anak, perempuan juga harus menjadi atensi, termasuk program kampung KB, jangan sampai kekerasan dan kasus anak semakin bertambah,” papar dia. (ara/mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *