Disparbudpora: Bukan Eranya Objek Wisata Harus Dikelola Pemerintah

  • Whatsapp
Wisata Mangrove Kedatim (WMK) di Kecamatan Saronggi, Sumenep menjadi objek wisata baru Sumenep yang tidak harus dikelola pemerintah. (Foto: Imam Mahdi)

KABAR SUMENEP | Munculnya sejumlah destinasi wisata baru di Sumenep, tidak semuanya bisa mandiri dalam berkembang. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan tidak akan banyak bantuan dalam bentuk dana. Sebab, destinasi yang banyak muncul adalah milik swasta.

Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep Imam Buchori mengatakan, semua wisata akan dibantu, namun dalam bentuk bimbingan dalam pengelolaan. Jika berkaitan dengan anggaran, disebut belum mencukupi. Terlebih, saat ini Disparbudpora Sumenep mencatat ada 29 objek wisata di Sumenep.

Bacaan Lainnya

29 wisata itu antara lain Asta Gumuk, Asta Joko Tole, Asta K. Faqih, Asta Katandur, Asta Panaungan, Asta Sayyid Yusuf, Gili Iyang, Gili Labak, Makam Asta Tinggi, Masjid Jami’ Sumenep, Museum dan Keraton, Pantai Sembilan, Pantai Badur, Pantai Lombang, Pantai Slopeng, Rumah Kasur Pasir, Situs Banteng, Situs Batu Gong, Wisata Bukit Tinggi, Taman Tectona, Mutiara Tirta, Tirta Sumekar Indah, Wisata Batu Kapur, Water Park, Wisata Bukit Kalompek, Goa Kuning, Goa Soekarno, Pantai E Kasoghi dan Wisata Mangrove Kedatim

Sedangkan yang dikelola pemerintah hanya ada 3 objek wisata, yakni Pantai Slopeng, Pantai Lombang dan Museum  Keraton Sumenep.

“Tidak semua wisata di Sumenep yang dipelat merahkan (dikelola pemerintah, red). Lebih baik dikembangkan dan dikelola sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, semakin tidak dikelola pemerintah, maka akan semakin bagus cara masyarakat mengembangkannya. Selama masyarakat dapat membuka peluang dan dapat mengembangkan wisata tersebut, dinilai akan lebih bagus.

Masyarakat diharapkan kreatif dalam mengembangkan wisata. Sebab, jika dikelola pemerintah, masih membutuhkan anggaran yang prosedurnya realisasinya cukup sulit.

Menurutnya, hingga saat ini masih belum ada objek wisata tambahan yang bakal dikelola pemerintah. Sebab menurutnya, poin penting dalam pengelolaan adalah peningkatan perekonomian masyarakat. Misalnya, banyak yang berdagang di area tersebut

Dari beberapa objek wisata yang baru muncul itu, salah satunya adalah Wisata Mangrove Kedatim (WMK). Objek wisata ini berada di Dusun Ro’soro’ Desa Kebundadap Timur (Kedatim) Kecamatan Saronggi, Sumenep.

Ketua Pokdarwis WMK Rudi Hartono mengaku banyak kekurangan yang perlu dibenahi di WMK. Seperti jalan masih terbuat dari bambu, area swafoto, tempat memancing, serta penyertaan nama di masing-masing wisata tersebut.

“Kami sangat berharap pemerintah dapat membantu kami dalam penyediaan fasilitas,” katanya, Minggu (30/5/2021).

Pengelolaannya sudah menelan Rp400 juta. Kini dikelola pemerintah desa setempat. Selanjutnya akan diajukan pada pemerintah kabupaten untuk dibantu.

“Kami akan buat proposal untuk dapat dibantu,” ungkap Rudi.

Sementara menurut anggota Komisi IV DPRD Sumenep Samioedin, semua wisata tidak harus dikelola pemerintah. Dengan dikelola pihak ketiga, pemerintah tidak harus campur tangan dan dapat mengembangkan yang lainnya.

“Kalau ada wisata yang butuh bantuan pemerintah itu dapat dibantu. Tetapi dalam pengelolaan dengan cara mandiri itu lebih baik,” terang Samioedin. (imd/waw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *