Kasus Pernikahan Dini Semakin Meningkat

  • Whatsapp
Usia matang menikah adalah minal 21 tahun kalau perempuan, laki-laki 25 tahun. (Foto: Moh. Razin)

KABAR SUMENEP | Kasus pernikahan dini masih terus meningkat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sumenep, belum bisa berbuat banyak. Hal itu dikarenakan sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur khusus tentang larangan pernikahan dini.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk (Dalduk) melalui Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga DP3AKB Sumenep Moh Nurhalis menyampaikan, pihaknya tidak dapat melarang bagai masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Untuk itu pihaknya hanya sebatas memberikan pemahaman  dan sosialisasi tentang pentingnya usia matang dalam melaksanakan pernikahan.

Bacaan Lainnya

“Kami tidak menghalang-halangi, kami sampaikan saja pernikahan dini itu tidak baik, baik untuk masa depan anak dan secara medis juga tidak baik,” katanya, Selasa (8/6/2021).

Pihaknya mendata, sejak tahun lalu hingga saat ini pernikahan dini masih tinggi. Pada 2020 lalu, pernikahan di bawah umur mencapai 2.029. Dengan demikian pihaknya meminta kepada para orangtua agar tidak memaksakan anaknya menikah pada usia muda. Lebih-lebih kalau anak itu masih dalam usia sekolah.

Ditambahkannya, berdasarkan data terbaru, tercatat angka pernikahan dini sangat tinggi, bahkan selama empat bulan pertama 2021, sudah ada sebanyak 533 pengajuan nikah.

Dia juga menyampaikan, masyarakat, khususnya pemerintah desa, hendaknya mencegah pernikahan dini dengan menghentikan praktik menggelembungkan atau merubah data usia anak hanya untuk kebutuhan pernikahan.

“Kami selalu sampaikan, usia matang menikah itu 21 tahun, anak harus diperhatikan karena anak di bawah 17 atau 18 tahun belum siap. Karena itu kita harus beri kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikannya,” imbuhnya.

Dia menyebutkan, dua tahun terakhir, angkanya cukup tinggi dan peningkatannya fantastis sejak 2019. Dari data tahun 2019, permohonan perkara dispensasi nikah hanya 73 perkara, kemudian naik menjadi 292 perkara pada tahun 2020. Kecenderungan itu terus terlihat di tahun 2021, di mana sejak Januari hingga Mei jumlahnya sudah 146 perkara.

“Semua kecamatan beragam ada yang naik signifikan, ada yang malah turun, rata memang tinggi,” pungkasnya. (ara/mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *