Pengangguran Masih Sulit Dituntaskan

  • Whatsapp
Pengangguran di Sumenep masih sulit dituntaskan. (Foto: Moh. Razin)

KABAR SUMENEP -Berdalih bukan daerah industri, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep kesulitan mengatasi persoalan pengangguran. Hal itu disebabkan karena selain minim kegiatan, juga karena adanya sejumlah perusahaan yang mengurangi jumlah rekrutmen karyawan.

Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Kabupaten Sumenep Ach. Kamarul Alam mengatakan, kurang lebih dua tahun terakhir tidak ada fasilitas dari pemerintah terkait peluang pekerjaan.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, beberapa program unggulan seperti job fair, untuk tahun ini tidak lagi dilaksanakan. Salah satu faktor yakni anggaran minim serta pelarangan melakukan kerumunan.

“Terakhir job fair hanya tahun 2019 kemarin, itu hanya puluhan perusahaan yang bekerjasama dengan kami. Memang tahun ini masih banyak perusahaan yang menanyakan kelanjutan program itu, tapi berhubung kondisi tidak normal maka tetap ditiadakan,” kata dia.

Pihaknya mengaku program job fair cukup efektif untuk mengurangi pengangguran. Sebab, kegiatan tersebut menjadi salah satu jembatan bagi masyarakat untuk bisa mencari pekerjaan.

“Dari jumlah 24 perusahaan yang bekerjasama tidak sebanding dengan jumlah peserta yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Itu pun, kalau ada program job fair, soalnya berdasarkan pembahasan, untuk program tersebut tidak lagi dilaksanakan tahun depan. Maka otomatis tidak ada akses ke perusahaan,” imbuhnya.

Ditegaskannya, tahun 2019 lalu job fair digelar dua kali dalam setahun. Hanya saja, pihaknya tidak mengetahui jumlah peserta yang diterima ataupun tidak. Namun yang jelas kegiatan itu sangat membantu dalam mewadahi masyarakat dalam mencari pekerjaan.

“Kami tidak bisa memastikan, karena memang bukan kewenangan kami, maka tidak mengontrol peserta tersebut, di sini persoalannya bukan daerah industri,” dalihnya.

Sementara itu, Pemuda Sumenep Moh Hayat menyampaikan, meski dirinya sudah bekerja namun ada hal penting yang harus diperhatikan oleh pihak pemerintah daerah, yakni soal upah yang saat ini masih ada di bawah upah minimum kabupaten (UMK).

“Tidak hanya persoalan pengangguran saja yang harus dibenahi, termasuk UMK yang harus dikawal,” papar dia. (ara/mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *