Kasus Pilkades Cabbiya, Panitia Arahkan Tempuh Jalur Hukum

  • Whatsapp
Polemik pilkades di Desa Cabbiya Kecamatan Talango belum temukan titik terang. (Foto: Moh. Razin)

KABAR SUMENEP | Polemik tentang adanya salah satu calon kepala desa (Cakades) di Desa Cabbiya, Kecamatan Talango, yang  diduga positif narkoba masih belum menemukan titik terang. Hingga saat ini belum ada kejelasan terkait status dari cakades tersebut. Pihak panitia tingkat desa memasrahkan agar polemik tersebut dibawa ke jalur hukum.

Ketua PPS Desa Cabbiya Joni Kusnardi menyampaikan, dalam persyaratan yang dilampirkan cakades yang diduga positif itu malah tidak positif. Sebab yang dilampirkan adalah hasil tes urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur.

Bacaan Lainnya

“Kalau saya sesuai persyaratan memang tidak positif, yang bersangkutan melampirkan dari BNNP Jatim,” kata Joni, Rabu (16/6/2021).

Meskipun ada dugaan positif narkoba, pihak panitia mengaku belum memverifikasi ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep maupun BNNP Jawa Timur. Namun pihaknya tidak menutup diri, artinya jika ada yang keberatan mempersilakan diproses sendiri untuk membuktikan dugaan itu.

“Kalau saya pasrah, jika ada yang mau memproses silakan saja,” imbuhnya.

Sebelumnya, salah satu Cakades Desa Cabbiya Ikram Dahlan menyampaikan, kedatangan ke BNNK Sumenep untuk membuktikan adanya dugaan salah satu cakades terlibat penggunaan narkoba.

Bahkan untuk memperjelas status tersebut dirinya sudah melakukan audiensi dengan panitia setempat, namun usaha itu tidak diberikan celah atau tidak dapat melihat langsung terkait bukti berkas calon yang diduga positif narkoba.

“Kami sudah tidak menemukan jalan untuk membuktikan dugaan ini, sehingga kami datang ke BNNK Sumenep untuk memastikan, mau melihat langsung panitia tidak bisa transparansi,” tutur Ikram.

Dia melanjutkan, segala elemen yang bisa menjadi fasilitator terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep diminta tegas mengawal agar pilkades berjalan kondusif. Pihaknya tidak ingin dalam persyaratan itu hanya formalitas semata. Jika memang positif narkoba tentu sudah ada tindakan tegas, bukan dibiarkan menggantung seperti saat ini.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi BNNK Sumenep Syatrawi Joyo Supeno menjelaskan, instansi yang berhak mengeluarkan hasil tes narkoba untuk wilayah Sumenep adalah BNNK Sumenep, bukan BNNP Jawa Timur.

“Kami coba tanya ke BNNP Jatim kayaknya tidak ada yang tes dari Sumenep, berdasarkan data kami ada tiga cakades yang terdeteksi, namun dua orang karena obat sementara untuk satu cakades positif narkoba,” kata pria yang juga disebut Sub Koordinator Rehabilitasi itu. (ara/mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *