Disperindag Temukan Bangunan Toko Liar

  • Whatsapp
Pendataan pedagang di Pasar Sumenep wajib terlaksana dengan baik. (Foto: Imam Mahdi)

KABAR SUMENEP | Pendataan terhadap pedagang pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep mulai ada titik terang. Terbukti, pada pendataan tahap satu ditemukan ada dua bangunan toko tidak membayar retribusi.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Sumenep Ardiansyah Ali Shocibi mengatakan, validasi pedagang pasar untuk tahap pertama sudah selesai. Sementara dari hasil pendataan itu ditemukan sejumlah bangunan liar yang berada di area pasar. Bahkan bangunan yang dijadikan toko tersebut tercatat tidak pernah membayar retribusi.

Bacaan Lainnya

“Ada bangunan liar di area Pasar Pabrik, kami fokus pendataan pedagang dulu. Nanti akan didata ulang hingga tahap ke III,” katanya, Selasa (22/6/2021).

Pria yang akrab disapa Ardi itu memaparkan, pendataan itu mengenai identitas, komoditas, luas dagang. Selain itu melakukan identifikasi mengenai sarana dan prasarana, toko/kios dan pelataran.

“Kategori yang masuk pelanggaran yakni bangunan liar, tidak setor PAD, alih fungsi toko. Pendataan dilakukan agar data pedagang valid, zonasi pedagang sesuai SNI 8152 tentang pasar rakyat,” tegasnya.

Dia menambahkan, pembangunan atau revitalisasi pasar sesuai kebutuhan dan aturan SNI 8152. Untuk zonasi yakni, apakah pasar masuk pangan basah, pangan kering, pangan siap saji, non pangan, unggas hidup/hewan.

Ardi menambahkan, bagi pedagang yang jelas melanggar pertama akan diingatkan, kemudian jika tetap nakal maka akan diserahkan kepada penegak peraturan daerah (perda).

“Kami masih akan lakukan pendataan ulang lagi, agar validasi pedagang betul-betul valid,” ucap dia.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari meminta, agar pendataan pedagang pasar dilakukan secara cepat dan tepat. Jika menemukan pelanggaran, termasuk bangunan liar maupun toko bangunan yang tidak bayar retribusi, maka segera dilaporkan ke penegak perda.

“Harus ada tindakan tegas,” ujar dengan nada tegas.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, Disperindag dalam melakukan pendataan diharapkan sesuai prosedural dan jujur serta teliti. Sehingga dikemudian hari tidak ada kesalahan data.

“Kami berharap pendataan pedagang pasar secepatnya dilakukan pendataan ulang,” pungkasnya. (imd/mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *