Labrak Peraturan Nomor 1/2020, DPRD Sumenep Bersitegang

  • Whatsapp

KABAR SUMENEP | Sejumlah Anggota DPRD Sumenep tidak menghadiri rapat paripurna tentang perhitungan APBD 2020 yang diagandekan Rabu (23/6/2021). Rapat penting itu pun gagal terlaksana karena tidak quorum.

Hal itu sebagai buntut ‘perlawanan’ anggota kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. Karena dinilai tidak mematuhi peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib). Di mana pembahasan perhitungan APBD cukup dibahas antara timgar dan banggar, tanpa melibatkan Ketua-ketua Komisi.

Bacaan Lainnya

Hal utama yang menjadi penyebab ‘perlawanan’ itu dilakukan, yakni dugaan jomplangnya pokok pikiran (pokir) antara pimpinan DPRD, ketua fraks, dan anggota.

Salah satu anggota DPRD Sumenep Mohammad Hanafi mengakui, pimpinan DPRD itu memiliki tugas-tugas tertentu, sehingga memiliki fasilitas tertentu pula.

“Yang dijadikan pimpinan DPRD itu salah satu pertimbangan partai adalah yang lebih mumpuni dari anggota, terutama pemahaman tentang pertatutan perundang-undangan,” katanya.

Disampaikan, berkenaan dengan hiruk pikuk di DPRD saat ini, hal itu karena pimpinan dianggap menyalahi tatib. Kemudian mengarah kepada persoalan jomplangnya pokir antara pimpinan, ketua fraksi dan anggota DPRD.

Pokir tahun anggaran 2022, untuk pimpinan DPRD mencapai Rp3 miliar ketua fraksi Rp2,5 miliar, dan anggota Rp2 miliar.

“Padahal dari dulu, pimpinan dan anggota itu mendapatkan pokir yang sama. Bahkan pimpinan kabarnya sampai Rp3,5 miliar. Itu yang membuat teman-teman merasa ada ketidakadilan,” jelasnya.

Kemudin Politisi Demokrat itu juga mengkritisi pengawasan pelaksanaan pokir yang dinilai tidak maksimal.

“Kami berharap pengawasannya juga dilakukan terhadap pokir itu. Jangan lantas karena punya anggota dewan lalu pengawasannya tidak maksimal dan ewuh pakewuh,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Sumenep Abd Hamid Ali Munir mengakui, jika rapat patipurna yang hendak dilaksanakan Rabu (23/6/2021) tidak terlaksana karena tidak quorum.

Rencananya, hari Senin (28/6/2021) pihaknua akan rapat dengan pimpinan fraksi, kemudian rapat dengan badan musyawarah untuk menjadwal ulang paripurna.

Hamid mengaku tidak ada masalah di DPRD Sumenep. “Bahwa kemarin tidak quorum. Ketika tidak quorum kemudian karena ada masalah, tidak seperti itu,” tururnya.

Soal hiruk pikuk yang terjadi di DPRD lantaran pokir yang jomplang, politisi PKB itu mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu itu,” katanya.

“Semestinya mereka (anggota) hadir, sampaikan dan bicarakan. Kami bukan malaikat, sehingga kami tidak tahu persoalan dan apa yang terjdi. Apa yang menjadi persoalan, kita bicarakan,” tambahnya. (ara/ong)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *