Desak Disdik Sanksi Guru PNS Kepulauan

  • Whatsapp
GPMS saat menyampaikan aspirasi di Kantor Disdik Sumenep terkait banyaknya guru PNS yang sering bolos. (Foto: Moh. Razin)

KABAR SUMENEP | Kinerja tenaga pendidik yang bertugas di kepulauan menjadi sorotan aktivis mahasiswa. Sebab, keberadaan mereka dinilai tidak serius dalam mengajar, bahkan ditemukan sering bolos mengajar.

“Kami sangat kecewa terhadap sikap Kepala Disdik (Dinas Pendidikan) Sumenep yang pergi begitu saja, padahal kami akan memperlihatkan hasil temuan di lapangan, kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih banyak,” ucap koordinator lapangan (korlap) aksi Andi Kholis, Kamis (24/6/2021).

Bacaan Lainnya

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) itu mengancam akan kembali melakukan aksi unjuk rasa. Mereka merasa kecewa karena kurang direspon baik oleh pihak disdik.

Mereka juga menyampaikan beberapa tuntutan hasil investigasi di lapangan,  salah satunya kinerja guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sering tidak masuk sekolah. Selain itu penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dinilai tidak dipergunakan dengan semestinya.

“Sehingga, hal ini yang menjadikan pendidikan di kepulauan tidak maksimal dan sedang tidak baik-baik saja,” imbuhnya.

Andi menegaskan, atas temuan itu pihak disdik dinilai gagal dalam memberikan pengawasan guru PNS. Untuk itu ia menekankan agar ada evaluasi atau peringatan kepada guru yang sudah jelas mokong alias bolos mengajar.

“Pada dasarnya semua anak didik memiliki hak yang sama. Jangan biarkan para guru abai dalam bertugas sebagai pendidik di kepulauan,” tegasnya.

Plt. Kepala Disdik Sumenep Moh. Iksan mengakui pendidikan di kepulauan memang tidak maksimal. Hal itu disebabkan karena sejak Maret hingga sekarang masih dalam masa pandemi Covid-19. Sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan model pembelajaran jarak jauh (PJJ), sementara di kepulauan jaringannya masih tidak memadai.

“Saya akui memang ada kendala jaringan untuk pembelajaran sistem daring bagi siswa yang ada di kepulauan,” jelasnya.

Perihal temuan mahasiswa soal adanya tenaga pendidik nakal, Iksan mempersilahkan agar mahasiswa melaporkan dengan identitas dan bukti sesuai fakta di lapangan. Pihaknya tidak akan tinggal diam apabila hal itu benar adanya.

“Bawakan bukti, mereka pasti mendapatkan sanksi, baik ringan, sedang, dan berat,” tukasnya. (ara/mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *