Relawan Pendataan SDGs Desa Batuputih Laok Diminta Kerja Penuh Kesabaran

  • Whatsapp
Agar terverifikasi secara valid, pokja relawan SDGs yang mengalami kendala teknis di lapangan tetap berpijak sesuai dengan aturan. (Foto: Moh. Razin)

KABAR SUMENEP | Banyak menemui kendala teknis di lapangan, Pemerintah Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Sumenep kembali melepas pokja relawan pendataan desa sustainable development goals (SDGs).

Pendataan itu telah melalui proses panjang, mulai memfasilitasi sosialisasi untuk mendapatkan hasil yang valid dari pemutakhiran data serta mengkondusifkan dan reflek terhadap program-program positif yang dianjurkan pemerintah baik daerah maupun pusat.

Bacaan Lainnya

Kepala Desa Batuputih Laok Hasan menyampaikan, agar benar-benar terverifikasi secara valid, dia meminta agar puluhan kelompok kerja (pokja) relawan yang sudah dibekali itu, meski diakui mengalami kendala teknis di lapangan maka tetap berpijak sesuai dengan aturan yang ada.

“Kami meminta kesiapannya untuk bekerja, kenapa kami tegaskan, khawatir mereka tidak jalan sungguhan, hanya duduk di satu rumah tapi menyelesaikan 5 sampai 6 KK, nanti kan hasilnya bisa tidak valid,” katanya. Jumat (25/6/2021).

Sebagai bentuk keberhasilan pendampingan, Hasan berharap, hasil pemutakhiran dan pemetaan antara kondisi masyarakat miskin, berkecukupan dan kaya, akan disesuaikan dengan fakta di lapangan.

Berbagai tahapan, termasuk sebelum pelepasan selain sosialisasi juga digelar, di antaranya musyawarah desa (musdes) pembentukan dan pembekalan pokja relawan pendataan desa SDGs.

Pokja SDGS diketuai langsung oleh para aparatur desa dan kasi Pemerintahan Kecamatan Batuputih sebagai sekretaris, membawahi beberapa enumerator yang bertugas menyampaikan kuesioner pada level RT, keluarga dan individu.

“Kami tahu kondisi di lapangan, selain jarak tempuh yang jauh antara rumah warga, sekarang kebetulan musim tani sehingga masyarakat jarang ada di rumah” ungkap Hasan.

Program SDGs merupakan rekomendasi Kementerian Desa, guna mengefektifkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), misalnya membantu pengelolaan pengembangan potensi desa untuk menuju desa mandiri. Selain itu, bertujuan agar desa bebas kemiskinan, kelaparan dan aman Covid-19.

Artinya, program-program pembangunan berkelanjutan itu yang sebelumnya dibiayai pemerintah pusat melalui dana desa (DD) itu mempunyai fungsi berkepanjangan dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan pendapatan keuangan desa atau biasa dikenal PADes.

“Sehingga kami melibatkan masyarakat di setiap dusun terutama perempuan, kami berikan pemahaman agar pendataan atau SDGs segera selesai sesuai target kami,” paparnya.

Salah satu anggota pokja, Rifqiyatul Fitriyah menceritakan, ternyata teknis di lapangan harus banyak menguras kesabaran, meski sudah mencapai sekitar 50 persen.

“Kami secara pribadi siap, meski setiap rumah harus bolak-balik bahkan sampai tiga kali, karena kadang orangnya itu bertani, sekarang musim tembakau pagi nyiram, sorenya juga, malamnya mereka sudah istirahat,” ungkapnya. (ara/waw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *